Aliyadi Mustofa Reses Bareng Wartawan, Kalau Warga Madura Butuh Program Datang Saja Ke Indrapura

Lpktrankonmasi.com, SAMPANG - Aliyadi Mustofa, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur melakukan serap bareng Asosiasi Jurnalis di Pulau Madura, dalam Reses tersebut Ketua Komisi B melalui tim-nya mengundang dua Asosiasi Pers ialah Persatuan Jurnalis Sampang (PJS) dan juga Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).

Serap aspirasi tersebut berjalan dengan santai dan penuh tawa gembira sambil menikmati hidangan Totampe Cafe & Resto yang terletak di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura, Kamis (20/07/2023)

Disela-sela diskusi selain membahas Raperda Pertembakauan Aliyadi juga menyelipkan sebuah ajakan terhadap warga Madura. 

"Jika warga Madura butuh program kesejahteraan dan memang program itu sangat dibutuhkan. Silahkan datang langsung ke Indrapura, kirim surat audensi tujukan saja ke Komisi B. Pasti kami temui karena Indrapura itu kantor rakyat," kata Aliyadi Mustofa.

Menurutnya, sekitar sebulan yang lalu ada warga Brenta Pamekasan melakukan audensi. Mereka membutuhkan pembangunan pelabuhan, akhirnya saya selaku Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur menghadap ke Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Saya bilang begini, bu saudara saya dari Madura membutuhkan pembangunan pelabuhan. Alhamdulillah respon bu Gubernur sangat baik dan tahun depan 2024, pembangunan pelabuhan tersebut bisa terlaksana dan menjadi prioritas. Jadi gak usa demo-demo, datang aja dengan baik-baik," ucap Aliyadi disambut tepukan tangan para jurnalis.

Sedangkan Imron Muslim, Sekretaris Persatuan Jurnalis Sampang seusai acara mengatakan, kami kelompok jurnalis Kabupaten Sampang. Sangat mengapresiasi atas respon serta kepekaan Pak Aliyadi Mustofa Ketua Komisi B DPRD Jatim. 

"Semoga tetap berjuang untuk rakyat dan bisa memajukan Madura sehingga Pulau Madura menjadi barometer perekonomian di Jawa Timur," tegasnya. (Ries)

HDMI Gelar Pelatihan Da'i Kebangsaan

SEMARANG TRANKONMASI.COM -

Pimpinan Wilayah Himpunan Da’i Muda Indonesia (HDMI) Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Da’i Kebangsaan tingkat Kota Semarang yang berlangsung di Gedung.Pramuka lantai 4 Semarang, Kamis (29/12/2022).

Pelatihan diikuti 100 peserta dari 13 ormas islam diantaranya IKADI, Al Irsyad, MCI, PD Muhammadiyah, KAMMI, Rohis Ivet, Unnes, Unissula, Undip, UPGRIS, Tunas Muda, STIE dan GP Ansor.

Selaku Nara sumber pada kegiatan ini Ketua FKSB Kota Semarang, Dr.H.AM Juma’i, SE.MM, Prof Dr Ahmad Rofiq, MA serta Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Honi Havana.

Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Kolonel Honi Havana mengatakan, kami cukup mengerti dan mamahami serta mempertahankan konsensus kebangsaan jangan sampai ada paham radikalisme, kelompok kelompok tertentu membentuk golongan dan akhirnya saling bermusuhan, maka bangsa kita akan terjebak di sebuah jurang yang sulit untuk kembali.

“Kami memahami bahwa agama cenderungnya cinta nasionalisme tetapi jangan lupa kita berkewajiban menjaga negara ini,” ucap Honi.

Tujuan agama, lanjutnya, adalah untuk memperbaiki akhlaq, kita ambil contoh manusia dengan hewan itu hampir mirip yang membedakan akhlaqnya. Manusia yang tidak berakhlaq sama saja dengan hewan manakala sifat hewaninya muncul.

Menurut Dandim 0733, dalam berdakwah bisa memberikan himbauan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan juga pancasila demi bangsa dan negara republik Indinesia.

Sementara itu Ketua FKSB Kota Swmarang Dr.H AM Juma’i,SE.MM selaku ketua FKSB yang menahkodai 432 ormas di kota Semarang mengapresi adanya pelatihan Dai Kebangsaan. Keberadaan ormas yang ada sekarang ini dilindung oleh UU no 17 tahun  2013 membuka ruang kepada siapapun untuk membentuk sebuah organisasi.

“Kami berharap gerakan gerakan dakwah bisa terwadahi secara sistemik dan terorganisir karena kemungkaran kemungkaran dan kedholiman kedholiman diluaran sana sudah punya wadahnya,” ucapnya.

Saat menjelang penutupan Sunan Kuning dulu yang memiliki PSK  jumlahnya ada sekita 432 orang mereka punya wadah yaitu IPSI (Ikatan Pekerja Seks Indonesia) dan semua  memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Oleh karenanya lembaga lembaga dakwah jangan kalah dengan kemungkaran kemungkaran sebaiknya para anggotanya dapat memiliki legalitas KTA, kita jangan sampai kalah oleh mereka,” ujar Jumai.

Menurutnya, di Kota Semarang ada 177 Kelurahan serta 16 Kecamatan sudahkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peta dakwah? berdasarkan pendalaman kami, ternyata MUI pun belum memiliki peta dakwah yang jelas.

Oleh karena itu, tambahnya, organisasi kemasyarakatan maupun lembaga dakwah harus kompak, persoalan ormas sudah diatur oleh undang undang tetapi bagaimana sesama ormas Islam mempunyai tujuan yang sama. Maka ketika pelaku dakwah jauh dari kekuasaan kepemimpinan kita akan terhambat gerakan dakwahnya.

“Ormas adalah mitra aktif dan produktif pemerintah dan bukan oposisinya pemerintah, ormas juga bukan koalisinya pemerintah. Jika kebijakan pemerintah kita baik maka kita dukung tapi ketika kebijakan pemerintah itu melenceng tidak berpihak kepada masyarakat maka kita ingatkan,” ujarnya.

       @Taufiq.