lpktrankonmasi.id, Magelang - Rabu. (6/08/2025) Permintaan agar Presiden menunjukkan ijazah di depan publik kerap mencuat dalam perdebatan politik dan hukum. Namun secara hukum tata negara Indonesia, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mewajibkan Presiden atau calon Presiden untuk menunjukkan ijazah secara terbuka kepada publik.
.png)
.png)
lpktrankonmasi.id. Magelang - Sabtu, (26/7/2025) Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perdagangan yang adil dan beretika. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen dirancang untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai siapa yang disebut sebagai konsumen, unsur-unsurnya, serta dasar hukum yang melindungi mereka.
lpktrankonmasi.id, Jakarta - Minggu, (06/07/2025) Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pengadaan lahan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 lokasi di seluruh Indonesia.
 |
| Kriminalisasi Rektor UNIMA dan Isu Jual Beli Ijazah UNJ - www.lpktrankonmasi.id |
lpktrankonmasi.id, Magelang - Senin, (25/11/2024) Memasuki masa tenang jelang Pemilukada, Forum Rakyat Pemantau Money Poliik di Pemilukada Kabupaten Magelang terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap solid, tertib demi tercipta keamanan dan ketertiban di tengah situasi pilkada serentak 2024.
Untuk menciptakan suasana yang kondusif menuju PEMILUKADA yang JURDIL lebih jauh menghimbau untuk meningkatkan pemantauan & pengawasan situasi lapangan s/d hari H pemilihan terhadap kemungkinan yang membuat PEMILUKADA ini ternoda, tidak JURDIL termasuk adanya praktik money politik.
Dan bagi masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya orang yang melakukan money politik untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang ada untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum yang berwenang / bawaslu Kabupaten Magelang.
Tidak main-main organisasi pemantau ini juga akan memberikan apresiasi yang layak dengan menyediakan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pelapor.
Di masyarakat beredar diduga bahwa ada pasangan calon yang akan membagi-bagikan kupon setelah pilkada.
Langkah-langkah ini diambil oleh Forum Rakyat Pemantau Money Politik yang dipandegani oleh Nur Muhamad Said Adullah, S.H selaku ketua agar pemimpin Kabupaten terpilih adalah pemimpin yang membawa amanah rakyat dan mampu membawa Kabupaten Magelang yang lebih baik.
lpktrankonmasi.id, Dompu, NTB - Kamis (14/11/2024) Kehebohan melanda Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah terungkapnya kasus hilangnya 40 sak beras raskin yang diperuntukkan bagi warga miskin menjelang Idul Adha, Juni 2024.
Kejadian ini tak hanya memicu kemarahan warga, namun juga menimbulkan tanda tanya besar terkait keamanan dan pengelolaan bantuan sosial di tingkat desa.
Informasi yang dihimpun, beras raskin tersebut disimpan di kantor desa dan seharusnya telah didistribusikan kepada warga yang berhak. Namun, saat akan disalurkan, beras tersebut telah raib tanpa jejak. Pihak desa maupun penyalur Tingkat desa, yang seharusnya bertanggung jawab atas penyaluran bantuan, diketahui telah mengganti beras yang hilang dengan beras komersil merk 3 Dara.
Dan timbul pertanyaan ?
Anggaran atau uang yang diperoleh untuk mengganti beras tersebut harus di perjelas, dan anggaran atau uang yang digunakan untuk mengganti beras yang hilang tersebut bersumber dari mana..?, kalau uang itu bersumber dari uang negara maka sama saja tetap ada kerugian negara didalamnya, terkecuali pihak pemdes atau pihak penyalur Tingkat desa menggunakan uang pribadi diluar dari uang negara, karena atas hilangnya beras tersebut, sepenuhnya tanggung jawab pemdes atau pihak penyalur Tingkat desa.
Warga Desak Pengusutan Tuntas
Warga Desa Bara mendesak agar pihak berwajib segera turun tangan untuk mengungkap kasus ini. Mereka khawatir jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas, maka akan menjadi preseden buruk dan kemungkinan dapat terulang kembali di masa mendatang. Selain itu, hilangnya beras raskin ini juga merugikan warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
"Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Beras raskin ini adalah hak kami sebagai warga miskin. Kami menuntut agar pelaku pencurian segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya," ujar (ori fadlin bara) mewakili suara masyarakat lainnya.
Dugaan Mengarah ke Internal
Meskipun pihak desa dan penyalur tingkat desa telah berupaya mengganti kerugian tersebut, warga tetap tidak puas dan menuntut agar kasus ini diusut tuntas karena ini murni adanya kasus dugaan Tindak pidana. Kantor desa dikunci dengan baik dan rapih, tidak ditemukan jejak pembobolan kantor desa oleh pelaku pencurian menambah dugaan kuat mengarah pada adanya oknum internal pemerintahan desa yang terlibat dalam aksi pencurian ini. Ketidaktransparanan dalam proses penyaluran beras raskin dan keengganan pihak desa untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian semakin memperkuat dugaan tersebut.
Sampai pada dirilisnya berita ini, per November 2024 belum ada tanggapan serius, dan investigasi mendalam oleh pemdes dan pihak penyalur tingkat desa terkait kejadian ini.
Analisis Lebih Lanjut
Kasus hilangnya beras raskin di Desa Bara ini menjadi sorotan penting terkait pengelolaan dan pengamanan bantuan sosial di tingkat desa. Kejadian ini mengungkap sejumlah permasalahan, di antaranya :
• Kelemahan sistem pengawasan : Sistem pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di tingkat desa dinilai masih lemah.
• Kurangnya transparansi : Kurangnya transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dapat memicu terjadinya penyimpangan.
• Rendahnya kesadaran akan pentingnya bantuan sosial : Masih banyak pihak yang diduga memandang bantuan sosial sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Pentingnya Pengawasan Masyarakat
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di wilayahnya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak dan tepat sasaran.
Kontributor : Ori Fadlin Bara / Ompu Jafa
lpktrankonmasi.id, Magelang - Rabu, (11/09/2024) Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Kamilov Sagala, SH, MH mengungkapkan, meskipun baru setahun berdiri, lahirnya PERATIN memiliki sejarah panjang sejak pertama kali diwacanakan pada tahun 2005 lalu ketika Menteri Komunikasi dan Informatika masih dijabat oleh Sofyan Djalil.
lpktrankonmasi.id, Magelang - Selasa, (10/09/2024) Pemerintah AS sedang menargetkan sumber utama kekayaan besar Google, yakni bisnis teknologi iklan yang sangat menguntungkan. Persidangan yang dimulai pada hari Senin ini akan membahas kasus Departemen Kehakiman (DoJ) yang menuduh bahwa Alphabet, perusahaan induk mesin pencari Google, secara ilegal menjalankan monopoli di pasar.
lpktrankonmasi.id, Venezuela - Minggu, (8/09/2024) Calon Presiden oposisi Venezuela, Edmundo González, telah meninggalkan Venezuela menuju Spanyol, menurut pernyataan dari pengacaranya dan Wakil Presiden Venezuela, setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan pekan lalu atas tuduhan terorisme, konspirasi, dan kejahatan lain yang terkait dengan pemilihan presiden Juli yang diperdebatkan.
"Hari ini, 7 September, warga oposisi Edmundo González Urrutia, yang telah beberapa hari menjadi pengungsi di Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Caracas, telah meninggalkan negara dan meminta suaka politik dari pemerintah Spanyol," kata Wakil Presiden Delcy Rodríguez dalam sebuah pernyataan resmi.
Rodríguez menyatakan bahwa keputusan untuk mengizinkan González pergi diambil demi menjaga ketenangan dan stabilitas politik negara.
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menyebut González "atas permintaan pribadi" sedang menuju Spanyol dengan pesawat milik Angkatan Udara Spanyol. Dia menambahkan bahwa pemerintah Spanyol berkomitmen untuk melindungi hak-hak politik dan keselamatan fisik semua warga Venezuela.
Sebelumnya, González telah mengabaikan beberapa panggilan dari jaksa terkait penyelidikan atas klaim bahwa ia menang telak dalam pemilihan presiden.
Meskipun otoritas pemilihan, yang dikuasai oleh sekutu-sekutu Presiden Nicolás Maduro, menyatakan Maduro sebagai pemenang dengan 51% suara, oposisi menerbitkan data hasil pemilihan yang menunjukkan kemenangan besar bagi González. Penolakan terhadap kemenangan Maduro oleh oposisi dan sejumlah pemimpin Amerika Latin memicu protes yang berujung pada penangkapan ribuan orang.
Amerika Serikat baru-baru ini mendesak Venezuela untuk segera mengungkap data terkait pemilihan presiden, sambil menyita salah satu pesawat milik Maduro karena dianggap dibeli dengan melanggar sanksi AS.
lpktrankonmasi.id, Magelang – Kamis, (5/9/2024) Proyek Konstruksi Belanja Modal dan Gedung BLUD Kota Magelang dengan kode Lelang 2222279 yang dimenangkan oleh PT. Surya Bayu Sejahtera – PT. Armada Hada Graha KSO dengan nilai kontrak Rp. 46.850.000.000,- patut diduga menuai polemik dan diduga ada tangan yang tak terlihat sehingga menetapkan pemenang dengan dugaan melanggar prosedural dokumen lelang.
.jpg)
.jpg "Seorang pria AS telah dijatuhi hukuman 13 bulan penjara karena membuat lebih dari 12.000 panggilan yang mengganggu dan mengancam kepada kantor-kantor anggota kongres. Ade Salim Lilly, 35, mengaku bersalah pada bulan Mei, mengakui di hadapan pengadilan bahwa dia melakukan panggilan tersebut antara Februari 2022 dan November 2023.")
lpktrankonmasi.id, News - Rabu, (04/09/2024) Seorang pria AS telah dijatuhi hukuman 13 bulan penjara karena membuat lebih dari 12.000 panggilan yang mengganggu dan mengancam kepada kantor-kantor anggota kongres. Ade Salim Lilly, 35, mengaku bersalah pada bulan Mei, mengakui di hadapan pengadilan bahwa dia melakukan panggilan tersebut antara Februari 2022 dan November 2023.
lpktrankonmasi.id, Magelang - Senin, (/02/09/2024) Seorang pria di Prancis sedang diadili karena berulang kali meracuni dan memperkosa istrinya serta mengatur puluhan pria lain untuk memperkosanya.
Semarang, lpktrankonmasi.id - Sabtu, (6/29/2024) Pengadilan Tinggi Semarang melakukan Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah/janji Advokat kepada 21 advokat yang digelar di Aula Lantai 2 Pengadilan Tinggi Semarang. Rabu (26 Juni 2024).
