Mengenal Konsumen: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Dasar Hukumnya dalam …

Mengenal Konsumen: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Dasar Hukumnya dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia

lpktrankonmasi.id. Magelang - Sabtu, (26/7/2025) Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perdagangan yang adil dan beretika. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen dirancang untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai siapa yang disebut sebagai konsumen, unsur-unsurnya, serta dasar hukum yang melindungi mereka.

Pengertian Konsumen Menurut Hukum Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian ini menegaskan bahwa konsumen bukan hanya pembeli, tetapi juga pengguna barang dan/atau jasa, asalkan tidak digunakan untuk tujuan komersial atau diperjualbelikan kembali.

Unsur-Unsur Konsumen Untuk dapat disebut sebagai konsumen menurut hukum, seseorang harus memenuhi empat unsur utama berikut:

1. Subjeknya: “Setiap Orang” Konsumen bisa siapa saja, tanpa batas usia, profesi, atau status hukum.

Baik individu, keluarga, maupun organisasi sosial tetap diakui sebagai konsumen.

2. Objeknya: “Barang dan/atau Jasa”

Barang → Segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipakai/digunakan.

Jasa → Segala bentuk layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh Barang: Makanan, pakaian, obat, alat elektronik Contoh Jasa: Transportasi, pendidikan, layanan internet, kesehatan.

3. Tujuan Penggunaan: “Untuk Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, atau Makhluk Hidup Lain” Artinya, barang/jasa tersebut boleh digunakan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, teman, bahkan hewan peliharaan. Contoh: Seorang ibu membeli makanan untuk anaknya, atau seseorang membeli obat untuk anjing peliharaannya.

4. Tidak untuk Diperdagangkan Jika barang atau jasa yang dibeli bertujuan untuk dijual kembali, maka pelakunya bukan konsumen, melainkan pelaku usaha.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) → Dasar hukum utama mengenai definisi, hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan konsumen.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 → Menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi setiap warga negara.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) → Memberi landasan hukum bagi masyarakat sipil dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak konsumen.

Konsumen memiliki hak hukum yang kuat dan jelas dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Memahami unsur-unsur konsumen membantu kita mengetahui siapa yang berhak atas perlindungan hukum dan dalam kondisi apa. Penting bagi masyarakat untuk menyadari posisi mereka sebagai konsumen agar dapat memperjuangkan haknya secara sah dan bertanggung jawab.