(Suatu Kajian
Kritis Amar Putusan Hakim atas Putusan
Majelis Hakim Tingkat
Banding PT DKI Yang Dimohonkan oleh
Organisasi Pers SPRI dan PPWI No.331/Pdt/2019/PT.DKI.Jkt tentang Peraturan Dewan Pers )
Oleh : Sriyanto A
SPd MH
Konsultan Hukum dan Mediator Ad
Hoc dan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Trankonmasi
Pengertian Kata 'pisau'
di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bilah besi tipis dan tajam yang
bertangkai sebagai alat pengiris dan sebagainya.
Pengertian Kata
,” Analisis “ berasal dari kata Yunani kuno ,”
Analusis “ yang artinya melepaskan yang bisa diartikan melepaskan atau menguaraikan suatu jawaban.
Pengertian kata, “ Putusan Hakim “adalah suatu pernyataan hakim sebagai
pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak
yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60
UU-PA).
Pengertian kata Upaya hukum, “ Banding “ merupakan
upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk
hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang
tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia
yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak
salah satu pihak.(Banding Adalah upaya hukum biasa yang
dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan
Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan)
Pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah
digugat oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga
Indonesia (PPWI) (selanjutnya disebut Para Penggugat) di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrecthtmatige Dad) yaitu bahwa Dewan
Pers (DP) dinilai telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya (Mal
Admininstrasi) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers
(Per DP) tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara
ini yang menghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13
Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan
dengan menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard/NO)” dan Penggugat dihukum membayar biaya
perkara.
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau
tidak dapat menerima gugatan Penggugat adalah :
1. Pokok
materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan
(peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
2. Karena
pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan)
Dewan Pers maka harus diuji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers
bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang ada.
Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka
kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari
Dewan Pers bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan
peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata
urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga
pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi
kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Majelis Hakim memutuskan :
Gugatan Pengugat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard/NO )
dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
(vide WE Online, Jakarta)
Heintje Grontson Mandagie (SPRI) dan Wilson Lalengke
(PPWI) Cs selaku Penggugat meyakini peraturan untuk
wartawan tidak boleh ada campur tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Dewan
Pers.
Heintje Grontson Mandagie (SPRI) dan Wilson
Lalengke (PPWI) Cs merasa tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim
Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst melakukan upaya hukum biasa dengan
mengajukan Permohonan Banding Ke Pengadilan Tinggi Jakarta (PN Jkt) dengan No
Register No.331/Pdt/2019/PT.DKI.Jkt.
Dan akhirnya melalui perjalan panjang, dalam Amar
Putusan Banding tanggal 26 Agustus 2019 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi yang diketuai oleh Imam Sungudi, SH., MH dengan jelas mengadili dan
memutuskan sebagai berikut:
M E N G A D I L I :
· Menerima
permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
· Membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor
235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
DALAM POKOK PERKARA :
· Menolak
gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
·
Menghukum Para Pembanding semula Para
Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).” (Vide O D Online
Jakarta,Rabu 11/9/2019);
Merujuk dari judul tulisan kami tersebut di
atas maka untuk membedah suatu putusan akhir
(eind vonnis) harus melalui pisau
bedah agar untuk bisa mengurai atau membedah suatu perkara dan bisa memahami karakterisasi hakim
di dalam membuat sebuah putusan hakim yang professional yang bisa mencerminkan
rasa keadilan masyarakat khususnya pihak-pihak yang berperkara.
Lebih lanjut tulisan kami ini ingin membahas model
dan kerangka analisis dalam karakteristik putusan hakim apakah saat menimbang dan
memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan (gerechtigheit), kepastian hukum (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit) agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang
ideal yang berangkat dari langkah-langkah yang sistematis yang mengacu pada
enam langkah penalaran hukum, yaitu: (a) mengidentifikasi fakta-fakta untuk
menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh
hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (b) menghubungkan (mensubsumsi) struktur
kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat
menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term); (c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang
relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan
hukum itu (the policies underlying those
rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
(d) menghubungkan struktur aturan dengan
struktur kasus; (e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
dan (f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan
sebagai putusan akhir (eind vonnis) yang
bisa memuaskan masyarakat atau lembaga masyarakat pencari keadilan.
Maka dari itu kami merujuk dari kontruksi putusan akhir (eind vonnis) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (PT Jkt ) sebagai final judgement atau Judex Factie yang muara akhirnya sebelum di MA sebagia Judex Jurist yang bunyi Amar putusan (Mahkota Hakim) adalah pernyataan (declaration) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak (SPRI Cs dan Dewan Pers Cs) yang berisi perintah atau penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara maka kami berpendapat, bahwa Amar Putusan Majelis Hakim PN Jkt tersebut sudah sesuai kontruksi sebuah amar putusan hakim yaitu jelas dan ringkas perumusannya. Sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran, justru kami berpendapat Gugatan SPRI, PPWI Cs dalam materi gugatannya belum cermat menguaraikan peristiwa (fetelidjkegronden) dan alasan yang menjadikan dasar hukum (Rechtgronden) yang relefan yang disesuaikan dengan kompentensi (Yurisdiksi) masing-masing kewenangan lembaga Peradilan.
Dewan Pers Cs juga belum bisa meformulakan jawaban Gugatan yang mendalilkan bahwa Peraturan Dewan Pers (Per DP) merupakan Peraturan yang sah dan mempunyai hukum mengikat karena sudah terdaftar di lembaran Negara.
Maka putusan Kedua Lembaga Peradilan Tingkat 1 dan
banding (Judex Facti) menghasilkan sebuah
putusan yang merugikan kedua belah pihak sebab pihak Pembanding yang dahulunya Penggugat
(SPRI,PPWI Cs) tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya karena dalam
pokok perkaranya ditolak dan Terbanding
Yang dulunya Tergugat (Dewan Pers Cs) tidak bisa menangkis (Eksepsi) apa yang menjadi dalil-dalil
gugatan Pembanding dahulu Penggugat karena eksepsinya tidak dapat diterima (NO)
Yang
unik dalam Putusan PT Jakarta No Register No.331/Pdt/2019/PT.DKI.Jkt. tersebut di atas adalah dalam amar putusannya juga
merima Banding Para Pembanding yang dahulunya Para Penggugat, mengandung maksud permohonan
banding diterima dan diperiksa dan
membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalan hal ini Putusan PN Jakarta
Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst
Maka
berdasarkan uraian di atas kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara yang disesuaikan dengan
kontruksi Putusan Yang ideal dan professional dengan menggunakan penalaran
hukum dengan mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur
putusan yang menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut
dengan sumber-sumber hukum yang relevan dalam hal ini apabila obyek materi gugatan
tentang Peraturan Dewan Pers di bawah Undang-Undang dikembalikan kepada Kompentensi atau
kewenangan mengadili adalah menjadi wewenang Mahkamah Agung yang salah satu
tupoksinya adalah melakukan judicial
review yang merupakan court of law
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disamping berfungsi
sebagai court of justice (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3
Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo.Peraturan Mahkamah Agung /
PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun l999,
terakhir dengan PERMANo. 1 tahun 2004). Menurut PERMA No. I tahun 2004 )
Gugatan
SPRI Cs ini ada kendala sebab Peraturan Dewan Pers (Per Dp) kategori peraturan
perundang-undangan yang belum sah dan belum mempunyai hukum mengikat karena belum
teregister di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun Berita Negara Republik
Indonesia (Vide
Pasal 81 UU No.12 Tahun 2011 jelas menyebutkan
keharusan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 85 UU No.12 Tahun
2011 menegaskan pelaksana pengundangan baik dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia maupun Berita Negara Republik Indonesia adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang hukum. Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan mengenai
kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan).
Maka
penulis akan memberikan kesimpulan akhir (Final Conclution) yang pada dasarnya
bahwa Peraturan Dewan Pers (Per DP) tidak bisa diuji materi (Udicial Review)
karena Peraturan Dewan Pers belum sah sebagai peraturan perundang-Undangan karena
belum mempunyai hukum mengikat baik
instansi Pemerintah atau Perusahaan Pers Dan Organisasi Pers lebih khusus
mengikat Wartawan .
Lebih
lanjut kami menemukan kejanggalan dalam peraturan Dewan Pers ini tidak terdapat definisinya didalam Pasal 1
undang-undang terkait (Bab I Ketentuan
Umum), point 1 s/d 14 tetapi sangat disayangkan kadangkala hakim dalam pertimbangan
hukumnya sering terjadi tidak mengutip dari definisi dalam pasal 1Bab ketentuan
Umum sebuah Undang-Undang justru mengambil sumber lain yang telah lazim digunakan,
yakni dari doktrin atau pendapat ahli hukum.
Maka
menurut hemat penulis yang bisa mefasilitasi pembuatan peraturan di bidang Pers
adalah Organisasi Pers karena disamping ada di dalam definisi Ketentuan Umum
Undang-Undang Pers lebih khusus karena Organisasi Pers yang bisa dan tahu
keanggotaan Wartawan yang berhubungan dengan Kode Etik Wartawan dan Penjatuhan
Sanki (punishment) sebab Organisasi Pers yang mengetahui secara faktual keanggotaan
wartawan yang menjadi lingkup kewenangan
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang menyangkut kompetensi wartawan (UKW).
Maka
saran penulis kepada Organisasi Pers SPRI dan PPWI Cs karena apabila mau melakukan Uji Materi ke MA terganjal
Peraturan Dewan Pers Belum terdatar di dalam Lembaran Negara diajukan tentang adanya dugaan Mal Adminstrasi kepada Komisi
Ombudsmen RI (vide UU RI No 37 /2008 tentang Ombudsman) dan
melakukan somasi kepada Instansi yang melakukan diskreminasi perlakuan peliputan
dan bisnis periklanan dengan malakukan gugatan tentang Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha yang tidak sehat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(
Vide UU RI No 5 /1999) juga bisa bersama
masyarakat dan akademisi melakukaan eksaminasi
Peraturan Dewan Pers (PerDP) sebagai Partisipasi Publik .
Lebih
lanjut kami akan menulis Apakah Dewan Pers sebagai lembaga Tunggal dalam penyelenggaran
Uji Kompentensi Wartawan(UKW) atau ada
lemabaga lain yang berhak atas penyelenggaran
Uji Kompentensi Wartawan ?
Penulis : Sriyanto
A, S.Pd, MH, (Med)
Konsultan Hukum dan
Mediator Ad Hoc
