lpktrankonmasi.id, Yogyakarta - Kamis,(19/06/25) Baru-baru ini kita dicengangkan dengan perbedaan jumlah persentase kemiskinan antara World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS). World Bank menyebutkan “Indonesia menempati posisi ke-2 setelah Zimbabwe sebagai negara termiskin didunia mencapai 60,3% atau setara dengan 171,8 Juta dari total jumlah penduduk Indonesia pada 2024” sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia mencapai 8,57 % atau setara dengan 24,06 Juta dari total penduduk Indonesia per September 2024.
BPS menanggapi perbedaan data tersebut Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS mengatakan perbedaan angka itu tidak bertentangan meskipun terdapat perpedaan yang signifikan. Menurutnya, ada perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda.
Mayarakat harus pandai dalam menyikapi masalah tersebut. Urgensi saat ini bukan data mana yang benar atau salah tetapi bagaimana solusi yang bisa dihadirkan untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan bukan sekedar masalah kesenjangan pendapatan, tetapi tentang kapabilitas manusia. Hal mendasar dari kapabilitas manusia adalah pendidikan.
Kurangnya akses pendidikan di Indonesia berdampak buruk terhadap kemiskinan, Sebagai contoh menurut data dari BPS kabupaten Intan Jaya menempati posisi pertama sebagai Kabupaten termiskin di Indonesia, mencapai 41,42 % atau setara dengan 56.886 Jiwa dari total jumlah penduduknya per September 2024. Menurut Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), kabupaten Intan Jaya hanya memiliki 6 Taman Kanak-kanak (TK), 199 Sekolah Dasar (SD), 43 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 6 Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun tingkat pengangguran di Kabupaten Intan Jayapun demikian didominasi oleh masyarakat yang berumur 15-29 tahun atau penduduk yang belum pernah bersekolah serta belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Kabupaten yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, karena lebih banyak tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Sebaliknya, Kabupaten dengan tingkat pendidikan rendah mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena kekurangan tenaga kerja yang berkualitas dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal tersebut menunjukan kurangnya akses pendidikan berdampak buruk terhadap kemiskinan.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam akselerasi pendidikan sebagai solusi kemiskinan. Dilansir dari Metrotvnews.com Mentri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meluncurkan 4 program utama yang menjadi prioritas pemerintah Prabowo di sektor pendidikan. Adapun Programnya yaitu:
Revitalisasi 10.440 Sekolah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap siswa belajar di lingkungan yang layak dan mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah.
Program ini sekilas mendukung dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia yang menjadi tantangannya adalah sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan tersebut? Jangan sampai kejadian sekolah yang bagus tambah bagus yang rusak tambah rusak.
Digitalisasi Pendidikan melalui Smart Board
Program digitalisasi pendidikan menjadi upaya untuk mempercepat transformasi digital di ruang kelas. Mengikuti kemajuan teknologi adalah cara yang tepat dalam membangun pendidikan. Tetapi apakah hal ini menjadi fokus utama ditengah banyak orang didaerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses listrik, transfortasi, gawai?
Bantuan Kuliah bagi Guru
Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerintah meluncurkan program bantuan pendidikan bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan tinggi sebesar Rp 3 Juta per semester. Masalah dari semua program bantuan yang diberikan pemerintah adalah efisiensi. Banyak oknum oknum yang dengan sadar memakan hak hak orang lain, oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam menangani masalah tersebut.
Bantuan untuk Guru Honorer
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan guru honorer. Dalam program ini, guru honorer akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bantuan dari pemerintah adalah keharusan tanpa ada alasan. Harapannya semoga bantuan yang diberikan bisa melebihi rencana mengingat Guru honorer adalah salah satu orang yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Program diatas menjadi awal yang baik dalam mengatasi masalah pendidikan sebagai solusi kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi Yang disayangkan adalah pemeritah dirasa kurang memberikan perhatian terhadap solusi yang jelas-jelas harus menjadi fokus utama dalam pengetasan kemiskinan, dilansir dari Kompas.com Kementerian Pedidikan hanya mendapatkan sebesar Rp 91,23 triliun dari alokasi anggaran APBN 2024-2025, beda dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan POLRI yang menjadi priotas utama pengalokasian APBN. Meskipun demikian tugas kita hanya mengawasi agar program tersebut dapat dilakukan secara efektif.
Penutup
Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program pemerintah terkait pendidikan adalah langkah awal yang positif, namun agar efektif, diperlukan pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan pengawasan dan bekerja bersama, kita dapat memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu penanggulangan kemiskinan di tanah air.
Kontributor : Albina Ul Islam
