Oleh : Pudjo Rahayu Risan
Andi Taufan Garuda Putra mundur dari jabatan Staf Khusus
Presiden Joko Widodo. Pengumuman pengunduran diri Andi dari jajaran stafsus
milenial diumumkan dalam sebuah surat terbuka yang ditandatanganinya pada Jumat
(24/4/2020).
" Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi
pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang
telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh
Bapak Presiden," tulis Andi dalam surat itu.
Walau beda konteks permasalahan, mundurnya Adi Taufan
kelahiran Jakarta, 24 Januari 1987 menyusul rekan Stafsus Adamas Belva Syah
Devara kelahiran Jakarta, 30 Mei 1990, terlepas pro dan kontra atas kesalahan
atau posisi mereka ada aroma Conflict of Interest
sejujurnya Indonesia rugi. Dua anak muda cemerlang aset bangsa, baru lima
bulan menjadi Stafsus Presiden akhirnya ‘layu sebelum tuntas berkiprah’
mendampingi Jokowi. Dalam hitungan hari, dua Stafsus Jokowi
'Resign'.
Mereka berdua sebelum menjadi Stafsus Presiden, sudah
memiliki reputasi cemerlang dikaitkan dengan usianya. Adamas Belva Syah Devara
(CEO Ruang Guru) dan Andi Taufan Garuda Putra (CEO Amartha). Sayang mereka
tidak sepenuhnya siap, maklum karena usia perlu proses ketika memasuki wilayah
birokrasi yang kental dengan politik kekuasaan. Suka atau tidak suka mereka
harus change perilaku bahkan change behavior. Dalam topic bahasan
pada tulisan ini khusus mengkritisi mundurnya Andi Taufan gara-gara sepucuk
surat yang ditujukan kepada seluruh camat di wilayah Indonesia, perihal
Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.
Makna surat ke Camat
Terlepas dari pro dan kontra, surat Andi Taufan memancing
polemik yang luar biasa ditengah-tengah suasana pandemic wabah corona. Reaksi
publik sebagian besar bahkannyaris seluruhnya lebih mengarah kontra tidak
sependapat dengan tindakan Stafsus milenial. Sebagai contoh, Ombudsman menilai
surat Stafsus Jokowi ke Camat mal administrasi. Anggota Ombudsman RI Alvin
Lie mengkritik surat dari Staf Khusus Presiden Jokowi, kepada para
camat untuk menerima serta mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha)
dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi virus Covid-19. Sementara itu,
Andi Taufan diketahui merupakan CEO PT Amartha.
Conflict of Interest
Meski belakangan Andi Taufan telah menyampaikan permohonan
maaf dan mencabut surat tersebut, Alvin menilai, surat berkop Sekretariat
Kabinet itu malaadministrasi. Bersurat dengan kop Sekretariat Kabinet memang
ada aturan birokratisnya. Ini (mungkin) yang tidak dipahami sehingga menyalahi
aturan dan melampaui wewenang. Apalagi ada Conflict
of Interest, dimana Andi Taufan diketahui merupakan CEO PT Amartha. Seandainya
sudah sepengetahuan Sekretais Kabinet, apakah Stafsus boleh yangtanda tangan.
Dari kalangan DPR RI juga menyuarakan keberatan atas tindakan
Stafsus tersebut. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe
Bakar Alhabsyi menyebut Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan, offside alias posisinya menyalahi
aturan saat menyurati para Camat untuk mendukung program perusahaan pribadinya.
'Offside' dan Cikal 'Abuse of Power'. Aboe mengingatkan
soal Pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018 yang menegaskan tugas staf khusus
presiden berada di luar tugas kementerian dan instansi pemerintah lainnya.Senada,
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai
perbuatan Andi merupakan benih penyalahgunaan wewenang.
Tenaga AhliUtama Kantor StafPresidenDonny Gahral Adian,
menegaskan bahwa pihak Istana memastikan telah menegur Staf Khusus Andi Taufan
yang menyurati Camat terkait upaya perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek
terlibat menanggulangi virus corona di desa-desa. Donny menilai tak perlu ada
sanksi lanjutan bagi Taufan karena CEO PT Amartha itu telah menyampaikan
permohonan maaf. Namun ia mengingatkan agar Taufan tak mengulang lagi
kesalahannya.
Salahkah konten dan
substansi surat
Walaupun lebih banyak yang protes keras atas surat Andi
Taufan ke seluruh Camat, apakah konten bahkan substansi serta niatnya salah
semua. Mari kita cermati pasti ada nilai positifnya.
Surat tertanggal 1 April 2020 nomor : 003/S-SKP-AGTP/IV
ditujukan ke Camat se wilayah Indonesia, Perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa
Melawan Covid-19, substansinya dalam rangka menanggulangi dan memutus mata
rantai penyebaran Covid-19 di wilayah pedesaan Indonesia, kerjasama antar
elemen masyarakat baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat sangat diperlukan,
terutama dalam hal edukasi dan penyaluran bantuan.
Terkait dengan Program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang
diinisiasi oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, kami telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek
(Amartha) melalui surat tertanggal 30 Maret 2020, untuk dapat berpartisipasi
dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi dan Sumatra.
Substansi dari surat tersebut menawarkan kerjasama melawan
Covid-19, untuk menanggulangi dan memutus mata rantai di wilayah pedesaan
terutama dalam hal edukasi dan penyaluran bantuan. Dari sisi substansi tidak
ada yang salah, mengingat wilayah pedesaan sumber daya manusia (SDM) sangat
tebatas. Hanya saja menyebut dan menegaskan nama PT Amartha Mikro Fintek
(Amartha) yang menimbulkan dan potensi terjadi Conflict of Interest dimana Andi Taufan sebagai CEO di perusahaan
tersebut.
CEO adalah posisi ekskutif tertinggi dalam suatu perusahaan
CEO adalah singkatan yang memiliki kepanjangan Chief Executive Officer. Seringkali jabatan CEO dikaitkan
dengan kekuatan, tanggung jawab, kehormatan, serta gaji yang sangat tinggi.
Bagaimana mungkin publik tidak menaruh kecurigaan manakala seorang Staf Khusus
Presiden dengan bersurat menggunakan kop Sekretariat Kabinet dan berlogo
Garuda, bersurat ke semua Camat di Indonesia.
Sedangkan konten secara teknis dalam surat disebutkan,
pertama Edukasi Covid-19. Petugas Lapangan Amartha akan berperan aktif
memberikan edukasi kepada masyarakat di desa, khususnya Mitra Amartha. Adapun
materi edukasi meliputi : a. Tahapan gejala, cara
penularan, dan pencegahan Covid-19 sesuai protocol kesehatan
dan standar WHO. b. Tata cara pencegahan penularan Covid-19, mulai dari pola
hidup sehat dan bersih, hingga penerapan psychical dintancing.
Kedua, Pendataan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD)
Puskesmas. Petugas Lapangan Amartha akan berperan aktif dalam melakukan
pendataan kebutuhan APD di Puskesmas atau layanan kesehatan di desa, dan
memenuhi kebutuhan tersebut melalui jalur donasi.
Melihat konten secara teknis, pertama edukasi tentang
Covid-19 dan kedua mendata kebutuhan APD baik untuk Puskesmas maupun layanan
kesehatan di desa akan memenuhi melalui jalur donasi. Sama sekali tidak bicara
dana.
Apakah masyarakat desa
membutuhkan ?
Apakah tujuan dari Andi Taufan melalui Amartha dibutuhkan
oleh masyarakat desa dikaitkan dengan pencegahan dan memutus mata rantai
Covid-19 ?
Berdasar Permendesa PDTT No 6/2020 sebagai revisi Permendesa
PDTT No 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kiranya perlu
ada pendamping mengingat prioritas penggunaan dana desa sepanjang pandemi
Covid-19 untuk jarring pengaman sosial terdiri Bantuan Langsung Tunai, Padat
Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19.
Apalagi dengan adanya Surat Edaran Mendesa PDTT No 11/2020
tentang Perubahan atas SE Mendesa PDTT No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19
dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, diantaranya perubahan APBDes karena harus
menangani Covid-19.Disinilah perlunya tenaga-tenaga professional karena
kemampuan SDM di desa, tanpa merendahkan kualitasnya tampaknya sulit
mengerjakan sendiri setingkat desa. Melihat kondisi semacam ini sebenarnya
langkah yang diambil Andi Taufan tidak selutuhnya negatif.
Persoalan ada pada mekanisme
surat yang tidak pada tempatnya dan Amartha yang direkomendasikan dilibatkan
sebagai pihak ketiga muncul Conclict of Interest. Padat Karya Tunai Desa
pembangunan pisik sudahnya selesai, padahal masih ada tahapan selanjutnya yang
tidak kalah penting, yaitu pasca Covid-19. Disinilah peran-peran seperti
Amartha tetap dibutuhkan. Hanya jangan salah prosedur yang semestinya.
(Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si,
pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, pengajar
tidak tetap STIE
Seamarang dan STIE BPD Jateng. HP 081 22 86 06 56)
