Direktur
Operasional PT. KIW, Ahmad Fauzi Nur.
Semarang,LPK.Trankonmasi.com
PT Kawasan Industri
Wijayakusuma (KIW) siap berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
“Kawasan Industri
Wijayakusuma (KIW) saat ini mengelola kawasan seluas 250 Ha, dengan 97
investor, terdiri dari 60 perusahaan
PMDN dan 37 PMA dengan menyerap lebih dari 21 ribu tepatnya 21.451 tenaga
kerja. Masih tersedia lahan seluas 65 Ha siap menerima investor ," Terang
Ahmad Fauzie Nur, Direktur Operasional PT KIW.
Fauzie menambahkan,
kabar rencana masuknya PT CDS Asia
(Alpan Lighting), sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang bergerak di bidang
industri lampu tenaga surya asal Amerika Serikat, KIW menyambut baik dan welcome untuk bergabung sekaligus
diharapkan mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat melamban untuk
bangkit kembali.
Ketika ditanyakan
rencana pengembangan kawasan baru, diluar kawasan yang sekarang sudah eksisting
Fauzie mengatakan, KIW bangga dan muncul
semangat baru disaat lahan kami “tinggal” tersisa 65 Ha, KIW mendapat penugasan
untuk menjadi pengembang dan pengelola Kawasan Industri Baru (KIB). Tidak
tanggung-tanggung dapat penugasan didua tempat, yaitu Kawasan Industri Brebes
dan Kawasan Industri Terpadu Batang.
" Rujukannya,
berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan
Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung
dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang," ujarnya.
“Kami ditugasi
mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri Brebes dimana masuk kategori
Proyek Strategis Nasional (PSN)”, tambah Fauzie, yang sebelum bertugas di KIW
pernah menduduki jabatan Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis PT
Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Juni 2016 - April 2018 dan sempat
menjadi Kepala Divisi Terbaik JIEP tahun 2017.
“Saya ingat betul,
Ratas Presiden Jokowi di Istana Bogor pada bulan Juli 2019, dan salah satu
hasil Ratas tersebut adalah membangun dan mengembangkan kawasan industri di
Brebes. Setelah mendapat penugasan pada akhir Desember 2019, maka mulai Januari
2020 KIW langsung melakukan koordinasi dengan kementrian dan lembaga terkait”,
ujar Fauzie, Master of Business (Accounting), lulusan Australian National
University, Canberra dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.
Sedangkan penugasan
kedua di Kawasan Industri Terpadu Batang. Diawali keinginan Kepala Negara pada
saat resmi membuka Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah pada Selasa (30/6). Dibukanya kawasan industri
terpadu tersebut diharapkan dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang
berencana merelokasi pabrik dari China.
Kenapa dibuka kawasan
industri di Batang ini? Satu saja jawabannya, ingin membuka lapangan kerja yang
sebanyak-banyaknya, cipta lapangan kerja. Pertimbangan ini masuk akal, untuk
menarik industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok (China) ke
Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, atau
dari negara manapun.
Paling tidak ada tiga
aspek yang harus diperhatikan agar investor baik luar negeri maupun dalam
negeri tertarik. Untuk menarik investor menanamkan investasinya, paling tidak
ada tiga komponen yang harus diperhatian. Yaitu pertama, harga lahan yang murah
atau kompetitif, kedua, perijinan yang cepat, murah mudah dan pasti, ketiga,
pelayanan yang prima.
Hal ini menjadi
perhatian serius, dimana Presiden Jokowi menegaskan tidak mau lagi tadi ada
potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok ke luar, jangan sampai
kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia.
Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberi harga tanah Rp1
juta ya kita harus bisa memberikan harga lebih kompetitif dari itu. Kalau
mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu misalnya. Kalau
mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari-dua hari.
Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik. Kalau tidak, jangan sampai
peristiwa tahun lalu terjadi lagi, ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan kita
satu pun tidak dapat (masuk ke Indonesia).
Hal ini beralasan,
mengingat pada 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang berelokasi ke kawasan Asia Tenggara.
Sebanyak 43 di antaranya memilih Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand, dan
Filipina. Sementara Indonesia hanya kebagian 10 perusahaan Jepang. Ditambah
lagi, mengutip laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan memutuskan keluar
dari China pada tahun 2019. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih
berinvestasi di Vietnam. Sisanya, pilihan jatuh
ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Satupun tidak ada yang ke Indonesia.
Peristiwa ini membuat Presiden jengkel.
Untuk Kawasan Industri
Brebes, progress tetap berjalan, bahkan master plan tinggal finalisasi dan
paparan ke kementerian BUMN, feasibility study atau FS finalisasi, Amdal masih
proses melengkapi dokumen kerangka acuan serta Amdalalin sedang berproses.
Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes berjalan lancar dan sangat
intens.
Sedangkan untuk Kawasan
Industri Terpadu Batang, saat ini progress-nya pembentukan konsorsium pengelola
kawasan industri, tiga Perusahaan BUMN, masing-masing PT Pembangunan Perumahan
(PP), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan PT Perkebunan Nasional (PTPN)
IX dan juga Pemerintah Kabupaten Batang.
Masing-masing sesuai
core bisnisnya, PT PP menangani infrastruktur, KIW mengelola kawasan indsustri
dan PTPR IX menyediakan lahan. Ini semua didukung oleh para pihak terutama
kementrian, lembaga dan BUMN.
Secara marathon rapat
koordinasi dilakukan setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT PP dan PT
KIW, ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko
Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementrian BUMN, PUPR, Perindustrian,
Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina
Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.
Bagi-bagi tugas, Kemen
PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses
ke kawasan industri. Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 Km menuju kawasan
industri. Untuk urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN. Harus dijamin harga
daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya
diluar kawasan. Pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina. Fasilitas gas ke
kawasan menjadi sangat strategis, jangan sampai perusahaan sudah akan berjalan,
pasokan gas belum ada. Air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat
Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR.
Gerak cepat juga
dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT
KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan fokus Stasiun
Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan,
Gringsing, Batang. Tidak hanya merevitalisasi Stasiun Plabuan, termasuk
mempersiapkan dryport. Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktorat
Jendral Perhubungan Laut dan PT Pelindo III untuk merevitalisasi pelabuhan tua
Batang. Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir menarik Investasi Jepang dan AS, bakal sulap
pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang.
# Taufiq/Pujo.
