Sampang - Menindaklanjuti
pengaduan masyarakat Desa Larlar terkait pengelolaan DD-ADD yang diindikasi dilakukan
oleh Pemdes Desa Larlar tidak transparasi mulai tahun 2016 sampai tahun 2019,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa larlar menggelar musyawarah bareng
anggota BPD, tokoh masyarakat, dan sebagian masyarakat larlar pada hari
Rabu,(08/01/2020).
Musyawarah ini
dihadiri oleh Ketua BPD, Sekretaris BPD dan satu anggota BPD Desa Larlar serta
Tokoh masyarat desa larlar.
Hafid, Ketua BPD
Desa Larlar mengatakan, kami sudah bekerja maksimal dalam mengontrol dan
mengawasi kinerja Pemdes Larlar, bahkan kami tetap turun lapangan seketika ada
pengerjaan pembangunan walaupun Pemdes tidak memberitahukan kami.
"Selama ini
kinerja kami memang tidak mempunyai bahan acuan dalam pengawasan, karena selama
anggaran tahun 2016 sampai anggaran tahun 2018 kami tidak pernah diberikan
salinan Laporan Pertanggung Jawaban."ujarnya.
Lanjut Hafid, “Padahal
kami sudah meminta Laporan Pertanggung Jawab kepemerintah desa larlar namun
tidak di respon, sampai kami meminta ke Pendamping Desa (PD) Kecamatan
Banyuates namun juga tidak di
respon."
Fauzi,
Sekretaris BPD Desa Larlar mengatakan bahwa kami sudah mengundang semua anggota
BPD namun hanya 3 orang yang hadir dan 6 orang tidak hadir tanpa konfirmasi,
sedang bapak kepala desa juga tidak hadir tanpa konfirmasi ke kami, padahal
kami sudah mengundang secara resmi.
"Selama 4
tahun kami dari BPD Desa Larlar setiap ada musyawarah mengundang Bapak Kades
tidak pernah hadir bahkan tidak pernah ada yang mewaikili, kami punya bukti
arsip undangannya"Tuturnya.
Lanjut Fauzi,
Karena sampai detik ini tidak ada respon dari pemdes, maka kita akan
melayangkan surat audiensi ke kecamatan banyuates untuk di fasilitasi
beraudiensi antara BPD, Tokoh Masyarakat dengan Pemdes desa larlar, Jika tidak
di fasilitasi oleh pemerintah kecamatan maka kita akan mengadakan demo
besar-besarnya."Pungkasnya.
Pantaun wartawan
LpkTrankonmasi.com di tengah-tengah pembahasan yang sangat ulet, ada salah
salah satu warga yang berteriak "Jika kepala desanya tidak transparasi
lebih baik mundur dari jabatannya."
Duri kades Larlar
saat dikonfirmasi melalui telpon seluler mengatakan ketidak hadirannya dalam
pertemuan tersebut dikarenakan ada tamu penting dan juga ada pemasangan tower
wifi yang menjadi program prioritas bapak.bupati."Singkatnya.
(naf)
